Makalah Penerapan Ekonomi Syari'ah di Indonesia

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
sistem ekononomi di Indonesia mengalamai beberapa kali perubahan dari sistem ekonomi komando yang diterapkan pada masa orde lama oleh soekarno , sistem ekonomi kapitalis-liberal diterapkan pada masa penjajahan belanda, dan terakhir sistem ekonomi Indonesia cenderung semakin kapitalis atau sistem ekonomi pasar semakin luas diterapkan sejak era reformasi pada tahun 1998 hingga pada pemerintahan SBY.
Penerapan sistem-sistem ekonomi tersebut ternyata hasilnya tidak mampu memperbaiki ekonomi di Indonesia, malah meninggalkan kemelaratan bagi rakyat Indonesia. Kemiskinan dan pengangguran seperti lingkar setan yang tiada henti-hentinya, maka dari itu sudah seharusnya Negara Indonesia merubah tatanan ekonominya dengan menerapkan Sistem Ekonomi Syariah.
Sistem Ekonomi Syariah jelas akan membawa kesejahteraan bagi rakyat yang mana bersumber atau berpacu pada al-qur’an dan sunnah. Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam sangat cocok diterapkan di Negara Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah islam, dan juga sistem ekonomi syariah ini memiliki tujuan yang jelas dalam menyelesaikan permasalahn-permasalah yang ada di dunia termasuk di Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah
a) Seperti apa sistem ekonomi di Indonesia?
b) Apa saja permasalahan ekonomi di Indonesia?
c) Bagaimana penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia?


1.3 Tujuan
Adanya makalah mengenai “Penerapan sistem ekonomi syariah ” ini, akan membahas selebihnya mengenai hal sebagai berikut:
a. Untuk menjelaskan sistem ekonomi di Indonesia
b. Menelaah permasalahan ekonomi di Indonesia
c. Menerapkan sistem ekonomi syariah di indonesia


BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Sistem Ekonomi di Indonesia
a) Sistem Ekonomi pada masa penjajahan Belanda
Menurut sistem ekonomi yang pernah diterapkan selama penjajahan Belanda, sejarah ekonomi colonial hindia belanda dapat dibagi dalam tiga episode ; sistem merkantilisme ala VOC sekitar tahun 1600-1800 yang penekanannya pada peningkatan ekspor dan pembatasan impor; sistem monopoli Negara ala sistem tanam paksa sekitar 1830-1870; dan sistem ekonomi kapitalis liberal sejak 1870 hingga 1945 (Mubyarto.2000). sistem ekonomi colonial ini meninggalkan kemelaratan bagi rakyat Indonesia, namun disisi lain melahirkan budaya cocok tanam, sistem uang, dan budaya industry. Sebenarnya belanda menjadikan Negara indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia pada masa itu karena pengekspor terbesar.
 Akan tetapi perkembangan ekonomi yang pesat itu tidak memberi peningkatan kesejahteraan bagi rakyat  menurut data statistic 1930 yang dikemukakan oleh Prof. Mubyarto (2005) dalam situs ekonomirakyat.com (dikutip dari Trihusodo dkk,.2005 ), dari penerimaan Hindia belanda yang sekitar 670 juta gulden saat itu, 59,1 juta penduduk pribumi hanya kecipratan 3,6 juta gulen (0,54 %), sedangkan penduuk keturunan Tiongho yang jumlahnya sekitar 1,3 juta orang dapat 0,4 juta gulden. Sementara sisanya 665 juta gulden (99,4 % ) dinikmati oleh warga kulit putih ( yang sebagian besar Belanda ) yang Cuma berjumlah 241.000 jiwa. Namunada yang beranggapan bahwa warga pribumi juga mendapatkan kucuran yang relative besar dari penghasilan Hindia Belanda yaitu pada tahun 1929nwarga pribumi menikmati porsi lebih besar dari separuh atas 3,5 miliar pendapatan nasional ketika itu.

b) Sistem Ekonomi pada Masa Orde Lama
Pada masa Orde Lama ini Soekarno menghapus dasar-dasar pemikiran barat, termasuk sistem ekonomi liberal-kapitalismenya kemudian menggantinya dengan menerapkan pemikiran dari Marhaenisme, yaitu Marxisme. Tetapi pada tahun 1959 paham kapitalisme-liberalisme secara constitutional ditolak dengan diberlakukannya lagi UUD 1945 sebagai landasan dari sistem ekonomi nasional. 
Sistem Ekonomi Indonesia dalam UUD 1945
Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 setelah amandemen
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Akan tetapi dalam praktiknya Soekarno menerapkan sistem ekonomi komando, selama periode orde lama ( 1945-1966 ), perekonomian Indonesia tidak berjalan mulus, bahkan sangat buruk yang juga disebabkan oleh ketidakstabilan politik di dalam negeri yang dicerminkan antara lain oleh terjadinya beberapa pemberontakan disejumlah daerah, termasuk di Sumatra dan Sulawesi, pada decade 1950-an yang nyaris meruntuhkan sendi-sendi ekonomi nasional.
Pada masa itu,prinsip-prinsip individualism, pesaingan bebas, dan perusahan swasta/pribadi sangat ditentang karena oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya prinsip-prinsip tersebut sering dikaitkan dengan pemikiran kapitalisme. Keadaan ini semakin membuat Indonesia sulit mendapat dana dari Negara-negara Barat baik dalam bentuk pinjaman maupun penanaman modal asing (PMA), sedangkan Indonesia sangat membutuhkan hal itu. Pada tahun 1963, Seokarno menyampaikan konsep ekonomi yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Ekonomi, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena tidak dapat dukungan dari partai-partai politik termasuk parta komunis, dan pada akhirnya deklarasi tersebut dilupakan dan Indonesia tetap berlaku pada sistem ekonomi komando.
c) Sistem Ekonomi Pada Masa Orde Baru Hingga Sekarang
Pada masa orde baru lahir tahun 1966, sistem ekonomi berubah total. Berbeda dengan pemerintah orde lama, dalam era Soeharto ini paradigm pembangunan ekonomi mengarah pada sistem ekonomi pasar bebas ( demokrasi ekonomi ), dan politik ekonomi diarahkan pada upaya-upaya dan cara-cara menggerakkan kembali roda ekonomi.
Pemerintahan orde lama meninggalkan berbagai masalah serius bagi pemerintah orde baru, termasuk kelangkanaan bahan pangan dan pasokan bahan baku yang nyaris terhenti, hiperinflasi, produksi dalam negeri yang nyaris terhenti, kerusakan infrastruktur yang parah, terkurasnya cadangan devisa, tingginya tunggakan utang luar negeri (ULN), deficit APBN yang sangat besar dan krisis neraca pembayaran.
 Hasil dari usaha-usaha pemerintah orde baru untuk menghidupkan kembali roda perekonmian nasional dengan sistem ekonomi pasar dan didukung oleh kebijakan-kebijakan ekonomi di segala sektor dengan tujuan dan target yang telaah ditetapkan di dalam Repilita cukup mengagumkan, terutama dilihat pada tingkat makro. Sistem ekonomi Indonesia cenderung semakin kapitalis atau sistem ekonomi pasar semakin luas diterapkan sejak era reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang pada masa pemerintahan SBY.
2.2 Permasalahan Ekonomi di Indonesia
 Permasalahan ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia permasalahan ekonomi dapat menghambat terwujudnya dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa permasalahan ekonomi Indonesia sebagai berikut.
1. Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikasi yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui tingkat produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan selama satu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia sering terkendala masalah modal dan investasi. Indonesia masih bergantung pada modal dari investasi pihak asing untuk menunjang kegiatan ekonominya.
Lambatnya pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi naiknya harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak dunia merupakan akibat langkanya minyak mentah. Kelangkaan disebabkan menipisnya cadangan minyak serta terhambatnya distribusi minyak. Kenaikan harga minyak menyebabkan harga barang pokok lain ikut naik. Akibatnya, daya beli masyarakat menjadi berkurang dan terjadi penurunan kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Kemiskinan
Kemiskinan merupakan keadaan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan sebagai akibat berkurangnya pendapatan masyarakat secara riil. Masyarakat mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok secara umum. Akibatnya, masyarakat tidak dapat hidup secara layak sehingga taraf hidupnya menurun.
 Berdasarkan data BPS bulan Maret 2012 jumlah penduduk yang berada dalam garis kemiskinan berjumlah sekitar 29,13 juta orang (11,96%). Jumlah ini berkurang sebanyak 0,89 juta orang dari periode yang sama tahun sebelumnya. Menurunnya angka kemiskinan ditunjang adanya penurunan harga komoditas makanan sedikit lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan.
3. Pengangguran
Secara umum pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Pengangguran merupakan rantai masalah yang dapat menimbulkan beberapa permasalahan pada suatu negara. Pengangguran disebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja/kesempatan kerja. Akibatnya, banyak angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran.
 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja di Indonesia tahun 2012 mencapai 120,4 juta jiwa. Sementara itu, jumlah pengangguran pada bulan Februari 2012 sebanyak 7,61 juta jiwa turun dari tahun sebelumnya sebanyak 7,7 juta jiwa. Hal ini diharapkan sebagai indikasi yang baik mengenai perbaikan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk mencapai harapan tersebut, pemerintah perlu mengusahakan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, misalnya perbaikan kualitas tenaga kerja / sumber daya manusia, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong tumbuhnya investasi dan modal, menyediakan informasi lapangan pekerjaan, serta memberikan pelatihan dan keterampilan bagi tenaga kerja.
4. Kesenjangan Penghasilan
 Penghasilan digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam masyarakat terdapat kelompok masyarkat dengan penghasilan tinggi dan kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah. Masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Sementara itu, kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun kebutuhan yang paling dasar.
    Perbedaan kelompok masyarakat dengan penghasilan tertentu menimbulkan permasalahan kesenjangan penghasilan. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam memeratakan penyaluran distribusi pendapatan. Hal ini dilakukan untuk meratakan kemampuan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan. Selain itu, upaya pemerintah dalam meratakan penghasilan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan kecemburan sosial masyarakat.
5. Inflasi
Berdasarkan data BPS, inflasi Indonesia pada tahun 2011 sebesar 3,79%. Inflasi yang terjadi di Indonesia disebabkan tingginya permintaan agregat, sementara permintaan barang dan jasa tidak diimbangi dengan kemampuan produksi dan kenaikan biaya produksi. Inflasi ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Hal ini akan menimbulkan penurunan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Inflasi berdampak pada lesunya kegiatan perekonomian, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, melemahnya nilai rupiah, dan ketidakstabilan perekonomian negara. Berdasarkan sumbernya inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya.

2.3 Penerapan Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia
Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistim ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah.
Perbedaan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi biasa, yaitu sistem ekonomi syariah dalam memperoleh keuntungan, sistem ini menggunakan cara sistem bagi hasil berbeda dengan sistem ekonomi liberal maupun sosial yang cenderung memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat aspek dari konsumennya.
Tujuan dari perekonomian syariah ini adalah mensejahterakan seluruh masyarakat luas, memberikan rasa adil, tentram, kebersamaan serta kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.
Perkembangan sistem ekonomi syariah di indonesia sendiri belum sebegitu pesat seperti di negara-negara lain, Secara sederhana, perkembangan itu dikelompokkan menjadi perkembangan industri keuangan syariah dan perkembangan ekonomi syariah non keuangan. Industri keuangan syariah relatif dapat dilihat dan diukur perkembangannya melalui data-data keuangan yang ada, sedangkan yang non keuangan perlu penelitian yang lebih dalam untuk mengetahuinya.
Sistem Perekonomian Islam bersifat universal artinya dapat digunakan oleh siapapun tidak terbatas pada umat Islam saja, dalam bidang apapun serta tidak dibatasi oleh waktu ataupun zaman sehingga cocok untuk diterapkan dalam kondisi apapun asalkan tetap berpegang pada kerangka kerja atau acuan norma-norma islami. Al-Qur’an dan Al-Hadits merupakan landasan hukum yang lengkap dalam mengatur segala aspek kehidupan ummat, khususnya di bidang ekonomi antara lain:
1. Islam dirancang sebagai rahmat untuk seluruh ummat, menjadikan kehidupan lebih sejahtera dan bernilai, tidak miskin dan tidak menderita (Q.S. Al-Anbiya : 107).
2. Harta adalah amanat Allah, untuk mendapatkan dan memanfaatkannya harus sesuai dengan ajaran Islam (Q.Q. Al-Anfal : 28).
3. Larangan menjalankan usaha yang haram (Q.S.Al-Baqarah : 273-281).
4. Larangan merugikan orang lain (Q.S.Asy-Syuara : 183).
5. Kesaksian dalam mu’amalah (Q.S.Al-Baqarah : 282-283), dll.
Anggapan tersebut telah terbukti dengan adanya krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia dan Asia beberapa waktu yang lalu bahwa sistem yang kita anut dan dibanggakan selama ini khususnya di bidang perbankan kiranya tidak mampu untuk menanggulangi dan mengatasi kondisi yangada, bahkan terkesan sistem yang ada saat ini dengan tidak adanya nilai-nilai Ilahi yang melandasi operasional perbankan dan lembaga keuangan lainnya sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya “perampok berdasi” yang telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian bangsa Indonesia sendiri. Sebaliknya bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan Islam yang dalam operasionalnya bersendi pada Syari’ah Islam, krisis ekonomi dan moneter yang terjadi merupakan moment positif dimana bisa menunjukkan dan memberikan bukti secara nyata dan jelas kepada dunia perbankan khususnya bahwa Bank yang berlandaskan Syari’ah Islam tetap dapat hidup dan berkembang dalam kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
Karakteristik Ekonomi Islam
 Ekonomi sebagai suatu usaha mempergunakan sumber-sumber daya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan, sesungguhnya melekat pada watak manusia. Tanpa disadari, kehidupan manusia sehari-hari didominasi kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan petunjuk Allah Swt. dalam rangka memperoleh ridho-Nya.
Menurut ahli Ekonomi Islam, ada 3 (tiga) karakteristik yang melekat pada Ekonomi Islam, yaitu :
(a) Inspirasi dan petunjuknya diambil dari Al-Qur’an dan Al-Sunnah;
(b)  Perspektif dan pandangan ekonominya mempertimbangkan peradaban Islam sebagai sumber;
(c) Bertujuan untuk menemukan dan menghidupkan kembali nilai-nilai, prioritas, dan etika
Sumber Hukum Ekonomi Islam
Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan, demikian pula dengan ekonomi Islam. Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi Islam.
Beberapa dasar hukum Islam tersebut di antaranya adalah :
1.        Al Qur’an. Ini merupakan dasar hukum utama konsep ekonomi Islam, karena Al Qur’an merupakan ilmu pengetahuan yang berasal langsung dari Allah. Beberapa ayat dalam Al Qur’an merujuk pada perintah manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang bersumber pada hukum Islam. Di antaranya terdapat pada QS. Fuskilat: 42, QS. Az Zumar: 27 dan QS. Al Hasy:22.
2.        Hadist dan Sunnah. Pengertian hadist dan sunnah adalah sebuah perilaku Nabi yang tidak diwajibkan dilakukan manusia, namun apabila mengerjakan apa yang dilakukan Nabi Muhammad, maka manusia akan mendapatkan pahala. Keduanya dijadikan dasar hukum ekonomi Islam mengingat Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang yang sangat layak untuk dijadikan panutan pelaku ekonomi modern.
3.        Ijma’, yaitu sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat adanya perkembangan jaman. Ijma’ adalah konsensus baik dari masyarakat maupun cendekiawan agama, dengan berdasar pada Al Qur’an sebagai sumber hukum utama.
4.        Ijtihad atau Qiyas. Merupakan sebuah aktivitas dari para ahli agama untuk memecahkan masalah yang muncul di masyarakat, di mana masalah tersebut tidak tersebut secara rinci dalam hukum Islam. Dengan merujuk beberapa ketentuan yang ada, maka Ijtihad berperan untuk membuat sebuah hukum yang bersifat aplikatif, dengan dasar Al Qur’an dan Hadist sebagai sumber hukum yang bersifat normatif.
 Banyak sekali keterangan dari dalam Al-Quran yang menyinggung masalah ekonomi, secara eksplisit maupun implisit. Bagaimana jual-beli yang baik dan sah menurut Islam, pinjam meminjam dengan akad-akad yang sah sampai dengan pelarangan riba dalam perekonomian. Semuanya dikupas secara tuntas dalam hukum dan syari'ah Islam. Dalam Islam ini yang menjadi panutan serta tauladan dalam penerapan hukum ekonomi Islam adalah Rasulullah Saw.
Dari namanya saja dapat kita tebak bahwa hukum ekonomi Islam pasti berpegang pada syari'ah islam dan akan kental dengan akidah keislaman. Sistem ekonomi syariah islam memungkinkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jujur tanpa berlebihan dan saling membantu sesama manusia.
Sehingga diharapkan dengan menjalankan ekonomi Islam, manusia dapat menemukan sebuah kesetiaan dan sesejatian dalam Islam yang diharapkan hal ini dapat memberikan kesejahteraan bagi semua manusia. Cocok sekali dengan tujuan Islam yakni Islam diturunkan untuk makhluk di bumi ini agar selamat sejahtera.

Bagaimana Ekonomi Islam Di Indonesia?
Di Indonesia saat ini telah mulai dan dilaksanakan penerapan syariah Islam dalam bentuk aplikasi Ekonomi walaupun masih banyak kekuranganya. Hal ini dikarenakan sudah teralu lama bangsa Indonesia menganut sistem Ekonomi konvensional yang membebaskan semua pelaku usahanya dengan jalan apapun untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin.

Mengapa Di Indonesia Dikatakan Susah dalam Penerapan Syariah Islam?
Mungkin hal ini dapat menjadikan alasan bahwa perkembangan masyarakat Islam di Indonesia untuk dapat menerapkanEkonomi Syariah Islam dalam Ekonomi terkendala oleh adanya penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Belanda menganggap bahwa Ekonomi Islam dapat menghambat, mengancam dan mengubah pemikiran rakyat Indonesia dalam melakukan kegiatan Ekonomi, padahal ketika itu pihak belanda melakukan sistem monopoli perdagangan yang memang dalam kenyataannya hal ini (Monopoli Perdagangan) hukumnya haram.
Karena hal itu rakyat Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat memikirkan dan mengenali Sistem Ekonomi Islam yang pada dasarnya dilandasi oleh hukum yang ada di Al Quran dan As-Sunah.
Sebagai negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, seharusnya sistem ekonomi syariah Islam ini dapat dilaksanakan dan diterapkan di Indonesia secara kafah (menyeluruh), yang mengedepankan transparansi, keadilan dan good governance dalam pengelolaan usaha dan asset-asset negara. Di mana praktik ekonomi yang dijalankan berpihak pada rakyat kebanyakan dan berpihak pada kebenaran.  Sehingga tidak akan ada lagi yang namanya korupsi di negeri ini jika Syariah Islam dapat dengan benar diterapkan secara kafah.


BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistim ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah.
Perbedaan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi biasa, yaitu sistem ekonomi syariah dalam memperoleh keuntungan, sistem ini menggunakan cara sistem bagi hasil berbeda dengan sistem ekonomi liberal maupun sosial yang cenderung memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat aspek dari konsumennya.

3.2 Kritik
Dengan melihat penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama islam seharusnya pemerintah mempertimbangkan untuk penerapan sistem ekonomi syariah, untuk memperbaiki perekonomian yang dilanda berbagai masalah seperti sekarang ini.
3.3 Saran
Semoga dengan dibuatnya makalah ini pembaca kurang lebihnya dapat memahami isi dari penjelasan mengenai “Penerapan sistem ekonomi syariah ”. Diharapkan adanya saran yang dapat mendukung dalam penyempurnaan makalah ini dari para pembaca.
DAFTAR PUSTAKA

http://ekonomisyariah.info/blog/2013/11/13/peluang-dan-kendala-pengembangan-ekonomi-islam-di-indonesia/
 http://ekonomi-syariah11.blogspot.com/2013/02/karakteristik-ekonomi-islam.html
http://ebookbrowse.com/pelaku-pelaku-ekonomi-dalam-sistem-perekonomian-indonesia-pdf-d301457956
 tambunan,tulus.2009.perekonomianindonesia.bogor:penerbitGhaliaIndonesia