Berita Dalam Negeri Antara Wiranto, Rizieq Shihab, dan SBY


Mereka adalah Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir. Kedatangan keduanya ke Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan, Kamis 9 Februari 2017, untuk membicarakan rencana aksi 112 yang digelat hari ini, Sabtu (11/2/2017).
Dalam keterangannya, Wiranto mempersilakan massa GNPF MUI menggelar aksi 112. "Silakan saja kalau ada aktivitas di tanggal 11 Februari, tapi jangan sampai ada pelanggaran hukum," ujar Wiranto.
Isu yang beredar di masyarakat, kata Wiranto, cukup menakutkan terkait rencana aksi 112. Namun, dia memastikan aksi nanti akan berjalan dengan damai dan aman. Selain itu, terkait keamanan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada), Wiranto berharap dapat berjalan sesuai harapan rakyat yaitu aman, tertib, lancar, dan sukses. 
"Artinya tidak ada gangguan, mengikuti aturan yang berlaku serta pemilih dapat memilih pemimpin yang baik berdasarkan kehendak rakyat," ujar Wiranto. 
Rizieq Shihab pun menyambut baik keputusan Wiranto. Ia menegaskan pihaknya tetap akan menggelar aksi 112. Namun, aksi tersebut pindah dari Monas ke Masjid Istiqlal. 2851568
"Mengingat suhu politik jelang pilkada, ada gerakan-gerakan yang jadi provokasi yang tidak sehat. Ini untuk hindarkan hal-hal yang tidak bagus," kata Rizieq. 
Selain itu, sambung dia, masih ada dua pasangan calon yang menggelar kampanye di tanggal tersebut. "Kami tidak ingin terjebak dalam kampanye ini. Jadi kami putuskan untuk digelar di Masjid Istiqlal," kata Rizieq. 
Rizieq mengatakan, pihaknya berjanji tidak akan melakukan aksi yang dinilai mengganggu ketertiban umum. "Kami komit untuk tidak langgar aturan undang-undang mana pun," kata Rizieq. 
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir menambahkan, agenda aksi 112 nanti adalah agenda keagamaan. "Agenda yang akan kita lakukan dimulai dari salat subuh berjemaah, berdoa untuk negeri. Dilanjutkan dengan tausiah-tausiah yang tidak memprovokasi," kata Bachtiar. 
"Jadi tidak boleh ada hal-hal yang bisa ganggu ketertiban umum, timbulkan provokasi. Kita akan kerja sama dengan aparat. Tidak ada long march. Jika ada, itu di luar agenda GNPF dan serahkan itu ke aparat," Bachtiar menjelaskan.