Berita Dalam Negeri Top 3 Berita Hari Ini: Sidang Ahok Membara


Berita Dalam Negeri Top 3 Berita Hari Ini: Sidang Ahok Membara

Kasus e-KTP mengejutkan publik. Banyak nama terkenal yang disebut selama penyidikan dan persidangan. Jumlah uang yang mengalir pun tak sedikit. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga negara rugi Rp 2,3 triliun.
Juru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, KPK akan mengungkap 70 orang yang turut dalam megakorupsi ini.

Elza Syarief: Miryam Ditekan Teman-temannya Seperti dalam Dakwaan
KPK: Miryam S. Haryani Tersangka Keterangan Palsu Kasus E-KTP
Elza Syarief Benarkan Pertemuan dengan Miryam soal Cabut BAP
Ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dua di antaranya sudah menjadi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mereka adalah dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, yakni Irman dan Sugiharto. 
Sidang kasus e-KTP ini tidak semulus harapan sebagian orang. Terlebih dengan adanya pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh saksi Miryam S Haryani dalam sidang kasus ini. Politikus Hanura tersebut mengaku mencabut BAP karena dia mendapat tekanan saat memberikan keterangan di KPK. 
Ada pula politikus yang mengaku menerima uang hampir Rp 1 miliar. Dia adalah mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah. Dia mengaku sempat terima uang dari Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terkait kasus e-KTP. Total uang yang dia terima sebesar Rp 987 juta. Uang itu sudah dikembalikannya ke KPK. 
Selain Jafar, ada 13 orang lainnya yang telah mengembalikan uang hasil korupsi e-KTP. Namun, KPK masih merahasiakannya. 
Menurut catatan Liputan6.com, masih ada sejumlah korupsi yang lebih besar dari kasus e-KTP. Berikut ini tiga di antaranya:

1. Kasus BLBI

Kasus BLBI belum tuntas, dalam artian, koruptor dalam perkara tersebut masih melakukan perlawanan. Beberapa di antaranya buron. Mereka biasanya kabur ke luar negeri dengan alasan harus berobat. 
Saking lamanya kabur, seorang terpidana seumur hidup kasus BLBI meninggal dunia di Australia, 26 Januari 2003. 
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2000, BLBI merugikan negara Rp 138,442 triliun. Padahal, jumlah dana yang disalurkan Rp 144,536 triliun. 
Kasus BLBI sendiri bermula saat krisis moneter 1997-1998. Sejumlah bank mendapat suntikan dana dari pemerintah. 
Pengusutan kasus korupsi dan pencucian uang dalam penjualan kondensat yang melibatkan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) dan SKK Migas pada 2009 telah berjalan hampir dua tahun. 
Namun, kasus ini belum juga naik ke tahap penuntutan. Bahkan sejak kasus tersebut terkuak pada Mei 2015, Kepala Bareskrim sudah mengalami pergantian tiga kali, yakni dari Komjen Budi Waseso, Komjen (Purn) Anang Iskandar, terakhir Komjen Ari Dono. 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan perhitungan perkiraan kerugian negara (PKN) kasus ini sebesar 2,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 35 triliun. Namun, ada dugaan kerugian negara bertambah. Oleh karena itu, pada akhir tahun lalu, PKN kasus tersebut diaudit kembali. 
Pada Selasa, 29 Maret 2016 berkas kasus ini sudah diserahkan tahap pertama ke Kejaksaan Agung. Namun, dikembalikan dengan disertai petunjuk jaksa untuk dipenuhi penyidik Bareskrim. 
Berkas yang diserahkan ke Kejagung tersebut adalah berkas ketiga tersangka, yakni mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, dan mantan Dirut TPPI Honggo Wendratno. 
Dari tiga tersangka itu, dua tersangka, yakni Raden Priyono dan Djoko Harsono, sempat ditahan di Bareskrim. Namun akhirnya penahanan keduanya ditangguhkan dengan alasan sakit.
Sedangkan Honggo masih berada di Singapura usai menjalani operasi jantung pada 2015. Pihak Bareskrim telah mengeluarkan daftar pencarian orang (DPO) bagi Honggo.
Hingga saat ini, belum ada perkembangan terkait kasus tersebut.